 |
| Foto: Presiden prabowo tengah menkaji pilkada tidak langsung |
Newsartstory.com - Dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap wacana Pilkada tidak langsung kembali menghangatkan perdebatan politik di Indonesia. Usulan yang berasal dari Partai Golkar tersebut mengarah pada perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung oleh rakyat menuju pemilihan melalui DPRD.
Perubahan ini dinilai dapat membawa efisiensi, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas demokrasi. Apa ini kemunduran demokrasi di indonesia?
Latar Belakang Usulan Pilkada Tak Langsung
Pilkada langsung telah berlangsung sejak 2005 dan menjadi simbol partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Namun, sistem ini juga disertai biaya yang besar, baik bagi negara maupun kandidat. Di sisi lain, sejumlah kasus korupsi kepala daerah dikaitkan dengan mahalnya ongkos kontestasi politik.Dalam konteks ini, Golkar mengajukan opsi Pilkada melalui DPRD sebagai alternatif. Usulan tersebut langsung mendapat perhatian setelah Prabowo menyatakan dukungannya.
Alasan Prabowo Mendukung Pilkada Lewat DPRD
Menurut Prabowo, Indonesia tidak harus terpaku pada sistem negara lain. Ia menilai setiap negara memiliki identitas politik sendiri, termasuk dalam menentukan model demokrasi yang paling tepat.Sejumlah alasan yang disebutkan Prabowo antara lain:
1. Biaya Politik yang Terlalu Tinggi
Pilkada langsung membutuhkan anggaran besar, baik dari APBD maupun dana kampanye kandidat. Hal ini dianggap menjadi pintu masuk korupsi.2. Mengurangi Politik Uang
Prabowo menilai pemilihan melalui DPRD dapat menekan praktik politik uang yang sering muncul saat masa kampanye.3. Kesempatan Lebih Merata bagi Kandidat
Dengan biaya yang lebih terkontrol, calon yang tidak memiliki modal besar tetap bisa bersaing dalam kontestasi politik.Pandangan Golkar: Usulan Sudah Dikaji, Namun Perlu Pembahasan Mendalam
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa usulan Pilkada tak langsung bukan sekadar wacana spontan. Menurutnya, kajian sudah dilakukan dan hasilnya akan dibawa dalam pembahasan RUU politik yang direncanakan dimulai tahun depan.Bahlil juga menyoroti dinamika hukum, termasuk kemungkinan Mahkamah Konstitusi mengubah norma yang telah disahkan. Oleh karena itu, menurutnya, seluruh proses legislasi perlu dikawal bersama.
 |
| Sumber: (ig/bitorex) |
Pro dan Kontra di Publik
Wacana perubahan mekanisme Pilkada ini menuai berbagai respons:✔ Kelompok Pendukung
- Menilai Pilkada langsung terlalu mahal
- Menganggap mekanisme baru lebih efisien
- Percaya DPRD dapat menjadi penyeleksi kandidat terbaik
✖ Kelompok Penolak
- Khawatir rakyat kehilangan hak memilih pemimpin secara langsung
- Menilai potensi transaksi politik di DPRD justru bisa meningkat
- Menganggap perubahan ini langkah mundur demokrasi
0 Komentar