 |
| Foto: Pengertian seputar RUU KUHAP di Indonesia |
Newsartstory.com - RUU KUHAP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjadi salah satu regulasi penting yang dibahas pemerintah dan DPR sebagai upaya memperbarui sistem peradilan pidana Indonesia.
Setelah lebih dari 40 tahun menggunakan KUHAP lama yang berlaku sejak 1981, revisi ini dinilai mendesak untuk menjawab perkembangan teknologi, kebutuhan perlindungan HAM, hingga efektivitas penegakan hukum.Kali ini seputar Politik, yang akan membahas secara lengkap mengenai pengertian RUU KUHAP, alasan revisi, poin-poin perubahan penting, kontroversi, hingga dampaknya bagi masyarakat dan aparat hukum.
Apa Itu RUU KUHAP?
RUU KUHAP adalah rancangan undang-undang yang mengatur tata cara proses hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga proses persidangan.Jika KUHP mengatur perbuatan apa yang dianggap pidana (substantif), maka KUHAP mengatur prosesnya (prosedural). RUU ini disusun untuk memperbarui aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam hal digitalisasi bukti, perlindungan hak tersangka, dan efektivitas kerja aparat penegak hukum.
Mengapa RUU KUHAP Direvisi?
Ada beberapa alasan utama mengapa revisi KUHAP sangat dibutuhkan:1. Menyesuaikan Perkembangan Teknologi
Bukti elektronik seperti rekaman digital, log server, atau data media sosial belum diatur secara komprehensif di KUHAP lama.2. Memperkuat Perlindungan Hak Tersangka dan Korban
Revisi menekankan:- hak pendampingan hukum sejak awal,
- larangan penyiksaan dan pemaksaan,
- hak korban mendapat informasi dan restitusi.
3. Menata Ulang Kewenangan Penyidikan
RUU meninjau ulang hubungan Polri, Kejaksaan, dan lembaga lain dalam proses penegakan hukum agar kewenangan tidak tumpang tindih.4. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Melalui digitalisasi proses, pencatatan elektronik, serta pengawasan ketat terhadap tindakan penyidik.Isi dan Poin-Poin Penting dalam RUU KUHAP
Berikut beberapa ketentuan penting yang menjadi fokus publik:1. Kewenangan Penangkapan dan Penahanan
Perubahan meliputi:- batas waktu penahanan lebih jelas,
- kewajiban pemberitahuan kepada keluarga,
- pengawasan ketat oleh hakim.
2. Pengakuan Bukti Elektronik
RUU KUHAP secara resmi mengakui digital evidence, termasuk:- jejak digital,
- pesan elektronik,
- dokumen digital,
- rekaman CCTV.
3. Peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP)
Konsep baru ini mirip pretrial judge, yang berfungsi mengawasi:- penyitaan,
- penggeledahan,
- penangkapan,
- penahanan.
4. Penguatan Hak Tersangka
Termasuk:- pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan,
- perlindungan dari pemaksaan dan intimidasi,
- hak memperoleh salinan dokumen pemeriksaan.
5. Perlindungan Hak Korban
RUU memberikan porsi lebih besar, seperti:- informasi perkembangan kasus,
- hak restitusi,
- fasilitas pendamping korban.
Kontroversi RUU KUHAP
Meski membawa banyak pembaruan, RUU ini tidak lepas dari kritik:1. Kekhawatiran Tumpang Tindih Kewenangan
Adanya penguatan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dianggap berpotensi menimbulkan konflik institusional dengan Polri.2. Pengawasan Hakim yang Dinilai Kurang
Sebagian pihak menilai fungsi hakim pemeriksa pendahuluan masih perlu diperkuat agar benar-benar mampu mengontrol tindakan aparat.3. Kekhawatiran Penahanan yang Masih Longgar
Meski diperjelas, beberapa kalangan merasa durasi penahanan masih bisa diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.Dampak RUU KUHAP Jika Disahkan
Berikut dampak yang paling dirasakan:Untuk Masyarakat
- proses hukum lebih transparan,
- perlindungan hak lebih kuat,
- penegakan hukum lebih modern.
Untuk Aparat Penegak Hukum
- standar penyidikan lebih jelas,
- penggunaan teknologi lebih sistematis,
- beban pengawasan lebih ketat.
Untuk Sistem Peradilan
- mengurangi penyalahgunaan wewenang,
- meningkatkan kualitas penanganan perkara,
- menciptakan proses hukum yang lebih adil.
Kesimpulan
RUU KUHAP merupakan langkah besar dalam memperbarui sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan penyesuaian teknologi, penguatan perlindungan hak, dan pengawasan yang lebih baik, revisi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses hukum.Meski menyimpan sejumlah kontroversi, diskusi publik masih terus berjalan hingga RUU ini benar-benar matang untuk disahkan. Dan anehnya sangat cepat sekali disahkan sementara Perampasan aset negara tidak disahkan.
0 Komentar