Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Organisasi Internasional Penjaga Perdamaian Dunia

Foto: Peran PBB untuk dunia saat ini

Newsartstory.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang berdiri pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. PBB dibentuk dengan tujuan utama mencegah terulangnya perang global, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta meningkatkan kerja sama antarnegara di berbagai bidang.

Sejarah Singkat

PBB lahir dari keinginan dunia untuk menciptakan tatanan baru setelah kehancuran akibat perang. Sebelumnya, telah ada Liga Bangsa-Bangsa (LBB), namun organisasi itu gagal mencegah pecahnya Perang Dunia II. Oleh karena itu, 51 negara mendeklarasikan berdirinya PBB di San Francisco, Amerika Serikat, dengan Piagam PBB sebagai landasan hukumnya.

Tujuan Utama PBB

Menurut Piagam PBB, terdapat empat tujuan utama:

• Menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
• Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.
• Mewujudkan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
• Menjadi pusat koordinasi bagi negara-negara anggota dalam mencapai tujuan bersama.

Struktur Organisasi PBB

PBB memiliki enam organ utama:

• Majelis Umum – forum musyawarah bagi seluruh anggota.
• Dewan Keamanan – bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memiliki lima anggota tetap dengan hak veto (AS, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris).
• Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) – mengurus kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan.
• Dewan Perwalian – awalnya untuk mengawasi wilayah perwalian, kini fungsinya sudah tidak aktif.
• Mahkamah Internasional (ICJ) – mengadili sengketa antarnegara.
• • Sekretariat – dipimpin Sekretaris Jenderal, bertugas menjalankan administrasi PBB.

Peran PBB di Dunia

Sejak berdirinya, PBB berperan besar dalam:

• Misi perdamaian: mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik.
• Kemanusiaan: melalui badan seperti UNICEF, WHO, dan UNHCR.
• Pembangunan berkelanjutan: lewat program SDGs (Sustainable Development Goals).
• Hak asasi manusia: memajukan dan melindungi hak asasi melalui berbagai konvensi internasional.

Indonesia dan PBB

Indonesia bergabung dengan PBB pada 28 September 1950. Sejak itu, Indonesia aktif dalam berbagai program PBB, termasuk mengirim pasukan perdamaian ke berbagai negara. Indonesia juga pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB beberapa kali.

Saat Perang di GAZA, Apa yang Dilakukan PBB?

PBB akhir-akhir ini menyoroti keadaan demontrasi di indonesia, tetapi bagaimana dengan perang di GAZA? Banyak orang juga bertanya hal seperti itu.
Sebenarnya PBB bukan diam, tapi responsnya sering dianggap lambat atau tidak efektif. Berikut penjelasannya:

1. Mekanisme PBB dalam Menangani Konflik

Konflik seperti di Gaza masuk ke ranah Dewan Keamanan PBB (DK PBB). DK PBB seharusnya bisa mengeluarkan resolusi, misalnya:

• Menuntut gencatan senjata.
• Mengirim pasukan perdamaian.
• Memberlakukan sanksi internasional.

Namun, setiap keputusan butuh persetujuan 9 dari 15 anggota, dan tidak boleh diveto oleh salah satu dari 5 anggota tetap (AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis).

2. Faktor Hak Veto

Dalam isu Palestina–Israel, Amerika Serikat hampir selalu menggunakan hak veto untuk menolak resolusi yang mengkritik Israel.
Akibatnya, meskipun mayoritas negara setuju untuk hentikan perang atau lindungi warga sipil, resolusinya sering gagal lolos.

3. Peran Lembaga Lain di PBB

Meskipun DK PBB sering buntu, lembaga lain tetap bergerak:

• Majelis Umum PBB: bisa mengeluarkan resolusi simbolis (tapi tidak mengikat).
• UNRWA: badan PBB khusus yang membantu pengungsi Palestina dengan pendidikan, kesehatan, dan bantuan pangan.
• Dewan HAM PBB: sering mengutuk pelanggaran HAM di Gaza, meski dampaknya lebih moral daripada praktis.

4. Kritik terhadap PBB

Banyak pihak menilai PBB:

• Terlalu lemah dalam menghadapi negara kuat yang dilindungi hak veto.
• Tidak adil, karena standar respon berbeda tergantung siapa pihak yang terlibat.
• Hanya bisa memberikan bantuan kemanusiaan, tapi tidak menghentikan akar konflik.

PBB tidak benar-benar diam soal Gaza, tapi terhambat oleh politik internasional, terutama hak veto di Dewan Keamanan.
Yang lebih sering terlihat adalah aksi kemanusiaan, bukan aksi militer atau politik yang bisa langsung menghentikan perang.

Kesimpulan

PBB adalah organisasi internasional yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas global, mendorong kerja sama antarbangsa, serta membantu negara-negara menghadapi tantangan dunia. Meski sering menghadapi kritik terkait efektivitasnya, keberadaan PBB tetap penting sebagai wadah diplomasi global dan penjaga perdamaian dunia.