 |
| Foto: Inilah 9 tuntutan dari women's march jakarta 2026 |
Newsartstory.com — Women's March Jakarta 2026 menjadi momentum untuk menyuarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, perlindungan sosial, hingga keadilan lingkungan.
Melalui gerakan ini, berbagai tuntutan disampaikan sebagai bentuk dorongan terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan hak serta kesejahteraan masyarakat.Sembilan tuntutan yang dibawa dalam Women's March Jakarta 2026 mencakup sejumlah isu penting, mulai dari penghapusan kekerasan dan diskriminasi hingga perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital.
Gerakan ini juga menyoroti pentingnya kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan, pekerja, perempuan, dan komunitas yang selama ini menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan.
Lantas, apa saja sembilan tuntutan yang disuarakan dalam Women's March Jakarta 2026? Berikut penjelasannya.
9 Tuntutan Women's March Jakarta 2026
Berdasarkan materi tuntutan yang beredar, terdapat sembilan poin utama yang menjadi perhatian dalam Women's March Jakarta 2026.1. Menjamin Keadilan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Universal
Tuntutan pertama berkaitan dengan keadilan ekonomi serta perlindungan sosial yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.Hal ini mencakup upaya menurunkan harga bahan pokok, memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan layanan publik, serta memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja perawatan, buruh, dan pekerja migran.
Persoalan ekonomi dinilai tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap kebutuhan dasar, kesejahteraan, dan jaminan sosial.
2. Menghapus Kekerasan, Diskriminasi, dan Kriminalisasi
Tuntutan kedua menekankan pentingnya menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi yang didasarkan pada gender, seksualitas, disabilitas, agama, pekerjaan, identitas, maupun status sosial.Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa mengalami perlakuan diskriminatif akibat latar belakang atau identitasnya.
Melalui tuntutan ini, perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan maupun penegakan hukum.
3. Menjamin Hak Kesehatan dan Kehidupan Bebas dari Kekerasan
Akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan berkualitas juga menjadi salah satu tuntutan utama.Poin ketiga menyoroti pentingnya menjamin hak atas kesehatan dan kehidupan yang bebas dari kekerasan. Termasuk di dalamnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi serta layanan aborsi yang aman.
Tuntutan tersebut menekankan bahwa setiap orang perlu mendapatkan layanan kesehatan yang layak, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi.
4. Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
Perkembangan teknologi digital turut menghadirkan tantangan baru, terutama terkait kekerasan berbasis gender di internet.Tuntutan keempat mendorong penghentian kekerasan berbasis gender di ruang digital sekaligus menolak sensor dan represi digital.
Selain itu, perlindungan data pribadi, kebebasan pers, serta kebebasan berekspresi juga menjadi bagian penting dari tuntutan tersebut.
Isu ini semakin relevan karena ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik untuk berkomunikasi, bekerja, memperoleh informasi, maupun menyampaikan pendapat.
5. Menghadirkan Legislasi Berbasis Hak Asasi Manusia
Tuntutan kelima mendorong pemerintah dan lembaga legislatif untuk menghadirkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM). Proses pembentukan kebijakan juga diharapkan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah kebijakan publik.
6. Menghentikan Militerisasi Ruang Sipil dan Kriminalisasi Pembela HAM
Poin keenam menyoroti persoalan militerisasi ruang sipil serta kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia. Tuntutan ini juga mencakup penarikan TNI dan Polri dari posisi sipil.Ruang sipil diharapkan tetap menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berkumpul, berorganisasi, dan menjalankan aktivitas demokratis tanpa intimidasi maupun tindakan represif.
Perlindungan terhadap pembela HAM juga menjadi perhatian agar mereka dapat memperjuangkan hak masyarakat tanpa menghadapi ancaman kriminalisasi.
7. Menghentikan Kolonialisme di Papua
Persoalan Papua turut masuk dalam daftar tuntutan Women's March Jakarta 2026. Poin ketujuh secara khusus menyerukan penghentian kolonialisme di Papua.Tuntutan ini berkaitan dengan persoalan keadilan, hak masyarakat Papua, serta pentingnya menghormati hak dan menentukan masa depan masyarakat setempat.
Isu Papua menjadi salah satu bagian dari perhatian terhadap hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
8. Menjamin Keadilan Ekologis dan Menghentikan Perampasan Ruang Hidup
Tuntutan kedelapan berfokus pada keadilan ekologis serta penghentian pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat.Pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
Perlindungan terhadap lingkungan, sumber penghidupan, dan hak masyarakat atas ruang hidup menjadi bagian penting dari tuntutan ini. Dengan demikian, pembangunan perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan masyarakat luas.
9. Menghentikan Kebijakan Publik yang Membahayakan Rakyat
Tuntutan terakhir menyerukan penghentian kebijakan publik yang dinilai membahayakan masyarakat. Poin ini menekankan pentingnya menghadirkan kebijakan yang mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan kepentingan publik.Setiap kebijakan pemerintah diharapkan melalui proses yang transparan, mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, serta membuka ruang partisipasi bagi warga.
Mengapa Sembilan Tuntutan Ini Menjadi Perhatian Publik?
Sembilan tuntutan Women's March Jakarta 2026 memperlihatkan bahwa isu kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan hak asasi manusia.Persoalan seperti kekerasan berbasis gender, diskriminasi, akses kesehatan, perlindungan pekerja, hingga kebebasan berekspresi merupakan isu yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat secara luas.
Selain itu, tuntutan mengenai keadilan ekologis, perlindungan masyarakat Papua, dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa perhatian gerakan ini juga mencakup persoalan keadilan yang lebih luas.
Melalui penyampaian aspirasi di ruang publik, berbagai tuntutan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perhatian pemerintah, lembaga legislatif, serta masyarakat.
Penutup
Women's March Jakarta 2026 membawa sembilan tuntutan yang mencakup keadilan ekonomi, penghapusan diskriminasi, hak kesehatan, perlindungan ruang digital, penegakan HAM, hingga keadilan ekologis. Kesembilan poin tersebut menjadi gambaran berbagai persoalan yang ingin disuarakan melalui gerakan ini.Pada akhirnya, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan kesejahteraan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
