![]() |
| Foto: Pengesahan undang-undanf perampasan dan inilah poinnya |
Newsartstory.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pengesahan undang-undang ini menjadi perhatian publik karena mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi, penipuan, hingga tindak pidana perdagangan.Aturan tersebut juga memuat sejumlah ketentuan penting, mulai dari perlindungan terhadap pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, hingga mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Lantas, apa saja poin penting dalam UU Perampasan Aset dan bagaimana aturan ini dapat diterapkan? Berikut penjelasan lengkapnya.
Apa Itu UU Perampasan Aset?
UU Perampasan Aset merupakan peraturan yang mengatur mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, perampasan aset bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana menikmati keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal.Dengan adanya aturan ini, aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana dapat diproses untuk dirampas melalui mekanisme hukum.
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana, baik yang dialami negara maupun masyarakat sebagai korban.
Ruang Lingkup Tindak Pidana dalam UU Perampasan Aset
Salah satu hal penting dalam undang-undang ini adalah ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset.Pengaturannya tidak hanya berfokus pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah tindak pidana lainnya, termasuk:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana penipuan.
- Tindak pidana perdagangan.
- Tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Poin Penting dalam UU Perampasan Aset
Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi perhatian dalam pengesahan UU Perampasan Aset. Berikut penjelasannya.1. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana
Ketentuan utama dalam undang-undang ini berkaitan dengan perampasan aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana.Melalui mekanisme hukum yang ditetapkan, aset yang terbukti berasal dari atau berkaitan dengan aktivitas kriminal dapat diproses untuk dirampas.
Tujuannya adalah mencegah keuntungan hasil kejahatan tetap dikuasai atau dimanfaatkan oleh pelaku.
2. Kemungkinan Pidana Mati bagi Pelaku Korupsi
Ketentuan lain yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai persyaratan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.Namun, ketentuan mengenai pidana mati perlu dipahami secara cermat. Penerapannya tidak otomatis berlaku terhadap setiap pelaku korupsi, melainkan harus memenuhi unsur dan persyaratan hukum yang ditentukan.
3. Perlindungan bagi Pihak yang Beriktikad Baik
UU Perampasan Aset juga memperhatikan perlindungan terhadap pihak yang memiliki iktikad baik.Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa seseorang yang memperoleh atau menguasai aset secara sah tidak kehilangan haknya hanya karena aset tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara tindak pidana.
Dengan demikian, proses perampasan aset tetap harus memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kejahatan.
4. Pengembalian Aset kepada Korban
Selain berfokus pada penindakan terhadap pelaku, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai pengembalian aset kepada korban.Pengembalian tersebut menjadi bagian penting dalam pemulihan kerugian yang dialami masyarakat akibat tindak pidana.
Sebagai contoh, apabila suatu tindak pidana menyebabkan korban kehilangan harta benda atau mengalami kerugian finansial, aset yang berhasil dipulihkan dapat diproses untuk kepentingan pemulihan korban sesuai mekanisme hukum.
5. Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Pelaksanaan perampasan aset membutuhkan kewenangan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.Oleh karena itu, undang-undang ini turut mencakup mekanisme pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.
Pengawasan diperlukan agar proses identifikasi, penyitaan, pengelolaan, hingga perampasan aset dilakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Mengapa UU Perampasan Aset Penting?
Perampasan aset merupakan salah satu instrumen dalam penegakan hukum untuk menangani keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana.Dalam sejumlah kasus kejahatan ekonomi, hukuman terhadap pelaku saja belum tentu cukup untuk memulihkan kerugian yang dialami korban atau negara.
Melalui pengaturan perampasan aset, proses penegakan hukum juga dapat diarahkan pada pemulihan hasil kejahatan.
Ada beberapa tujuan penting dari kebijakan ini, antara lain:
- Mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana.
- Membantu memulihkan kerugian negara.
- Memberikan ruang pemulihan aset bagi korban.
- Memperkuat penanganan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
- Mendorong pengelolaan aset hasil tindak pidana secara transparan dan akuntabel.
Bagaimana Dampaknya bagi Masyarakat?
Pengesahan UU Perampasan Aset memiliki sejumlah aspek yang relevan bagi masyarakat.● Pertama, masyarakat yang menjadi korban tindak pidana berpotensi memperoleh manfaat dari mekanisme pengembalian aset. Hal ini dapat membantu proses pemulihan kerugian yang sebelumnya sulit dilakukan.
● Kedua, aturan ini memberikan perhatian terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana sehingga keuntungan dari aktivitas ilegal dapat ditangani melalui proses hukum.
● Ketiga, perlindungan terhadap pihak yang beriktikad baik menjadi aspek penting agar hak kepemilikan masyarakat tetap mendapatkan kepastian hukum.
Meski demikian, efektivitas undang-undang ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan aturan, transparansi proses penegakan hukum, serta pengawasan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan.
Kesimpulan
Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 menjadi perkembangan penting dalam pengaturan penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan, mulai dari perampasan aset hasil kejahatan, kemungkinan penerapan pidana mati dalam perkara korupsi sesuai persyaratan hukum, perlindungan pihak beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, hingga pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Keberadaan aturan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, penerapannya tetap harus mengedepankan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Bagaimana menurutmu?

